5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
$15.1.1.Kegiatan LSP Politeknik Negeri Samarinda terstruktur dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan.
$15.1.2.LSP Politeknik Negeri Samarinda berada dalam struktur organisasi Politeknik Negeri Samarinda langsung di bawah garis komando Direktur dan garis koordinasi dengan Wakil Direktur. LSP Politeknik Negeri Samarinda dalam melaksanakan program sertifikasi bertanggung jawab kepada BNSP.
$15.1.3.LSP Politeknik Negeri Samarinda menetapkan pihak atau personil yang bertanggung jawab kepada hal-hal berikut:
$1a. Kebijakan dan prosedur yang terkait pelaksanaan kegiatan LSP Politeknik Negeri Samarinda;
$1b. Penerapan kebijakan dan prosedur;
$1c. Keuangan LSP Politeknik Negeri Samarinda;
$1d. Sumberdaya untuk kegiatan sertifikasi;
$1e. Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi;
$1f. Kegiatan evaluasi sertifikasi;
$1g. Pengambilan keputusan sertifikasi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi;
$1h. Pengaturan kontrak;
$1i. Harmonisasi sistem sertifikasi;
$1j. Sistem informasi dan komunikasi sertifikasi.
5.2. STRUKTUR LSP POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TERKAIT PELATIHAN
5.2.1 Kelulusan dari suatu pelatihan dapat digunakan menjadi persyaratan suatu skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan LSP Politeknik Negeri Samarinda terhadap (kelulusan) pelatihan tidak mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi persyaratan penilaian dan sertifikasi.
5.2.2 LSP Politeknik Negeri Samarinda dapat menyediakan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang digunakan sebagai pra-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Namun, LSP Politeknik Negeri Samarinda tidak akan menyatakan atau mensiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti pendidikan atau pelatihan dari lembaga tersebut.
5.2.3Menawarkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi untuk personil dalam suatu badan hukum yang sama merupakan ancaman ketidakberpihakan. LSP Politeknik Negeri Samarinda yang menjadi bagian dari suatau badan hukum yang menawarkan pendidikan dan pelatihan harus:
$1a. Mengenali dan mendokumentasikan ancaman-ancaman terkait ketidakberpihakan secara berkelanjutan , LSP Politeknik Negeri Samarinda mempunyai proses terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana ancaman-ancaman tersebut dihalangkan atau diminimumkan;
$1b. Menunjukkan bahwa semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Politeknik Negeri Samarinda independen dari kegiatan pendidikan dan pelatihan agar dapat dipastikan bahwa kerahasiaan, keamanan dan keadilan tidak tertanggu;
$1c. Tidak memberikan kesan bahwa penggunaan kedua layanan (pendidikan/pelatihan dan sertifikasi) akan memberikan keuntungan kepada pemohon;
$1d. Tidak mengharuskan para calon peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh badan hukum yang menaungi LSP sebagai prasyarat khusus apabila tersedia alternatif pendidikan atau pelatihan yang setara;
$1e. Memastikan bahwa personil tidak berperan sebagai penguji dari calon peserta sertifikasi yang mereka didik atau latih untuk jangka waktu minimum dua tahun sejak tanggal berakhir dari kegiatan pelatihan, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat jika lembaga sertifikasi dapat menujukkan tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.
